Dinilai Tak Jaga Marwah Pemerintah Pusat di Mata Rakyat, Mendagri Diminta Ganti Pj Bupati Aceh Selatan

LIPUTAN 2

- Redaksi

Senin, 10 Juni 2024 - 04:29 WIB

5040 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Penandatanganan MoU Pembangunan Pabrik Semen dengan investor China yang dilakukan oleh Pj Bupati Aceh Selatan merupakan tindakan gegabah yang terlalu over acting dan melangkahi wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang ditunjuk untuk perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh Selatan.

“Seharusnya Pj Bupati Aceh Selatan sadar bahwa dirinya adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dan berkewajiban melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan-kebijakan demi menjaga pemerintah pusat sebagai pemberi mandat. Inikan aneh tanpa melakukan koordinasi tiba-tiba melakukan penandatanganan MoU dengan investor asing, terbukti sebagaimana pengakuan dari kementerian perindustrian dan BKPM/Kementerian Investasi di media, pertanyaannya kenapa seorang Pj Kepala Daerah yang ditunjuk mengisi kekosongan justru bertindak terlalu nekat dan over bahkan bertentangan dengan kebijakan moratorium yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” ungkap Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman melalui siaran pers, Minggu 9 Juni 2024.

Menurut GerPALA, sudah jelas-jelas saat ini di Indonesia sedang dilakukan kebijakan moratorium pembangunan pabrik semen, namun justru hal itu tetap dilakukan. Sehingga ketika perizinan nya melalui OSS tidak bisa karena sedang moratorium, maka imbasnya hadirnya spekulasi opini di publik seakan-akan pemerintah pusat yang sengaja tidak memberikan izin untuk menghambat perkembangan pembangunan di Aceh. “Jelas-jelas dampak dari tindakan Pj Bupati Aceh Selatan ini berpotensi dapat mencoreng citra Pemerintah Pusat di mata rakyat Aceh. Ini membuktikan bahwa Pj Bupati Aceh Selatan tidak menjaga marwah pemerintah pusat,” ujarnya.

Jika bicara terkait kesejahteraan masyarakat maka seharusnya Pj Bupati Aceh Selatan fokus untuk memaksimalkan APBK Aceh Selatan untuk bantuan-bantuan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan tugas yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat sehingga benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat. Bukan justru lebih sibuk dengan urusan bisnis to bisnis atau investasi yang notabenenya belum dapat dipastikan indikator manfaatnya kepada daerah dan rakyat secara terukur . “Ini aneh seakan-akan investasi asing terkait pabrik semen itu menjadi win solution untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan, padahal APBK saja belum dimaksimalkan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Bayangkan saja puluhan milyar hibah daerah untuk APH ditengah kondisi APBK 2024 yang defisit mencapai Rp 61 M, apakah itu bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyat? Belum lagi jika kita lihat perusahaan-perusahaan tambang yang sudah beroperasi di Aceh Selatan juga tak berdampak signifikan kepada PAD dan kesejahteraan rakyat,”bebernya.

Dia melanjutkan, perlu diingat penandatanganan MoU dengan investor asing itu dilakukan dalam kapasitas pemerintah daerah bukan kapasitas pribadi seorang Cut Syazalisma. Jika bicara harga komoditas bahan bangunan seperti semen di Aceh Selatan, maka seharusnya Pemkab inpeksi lapangan ke para pedagang untuk mengantisipasi monopoli bukan memaksakan pendirian pabrik semen disaat kapasitas semen dalam negeri over supply.

“Pj Bupati hanya jabatan sementara untuk mengisi kekosongan, jika kebijakan krusial dan berkelanjutan seperti MoU ini yang diteken maka pemerintahan berikutnya juga akan terikat dengan MoU ini. Jadi jika ada persoalan yang akan bertanggung jawab adalah pemerintah daerah, bukan pribadi Cut Syazalisma. Seharusnya sebelum tandatangani MoU maka seorang Pj Kepala Daerah harus koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah ousat agar tidak merugikan daerah di kemudian hari dan tidak berimbas kepada citra Pemerintah Pusat dimata rakyat,” katanya.

Pihaknya juga meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mencopot Pj Bupati Aceh Selatan. “Sebagai masyarakat kita meminta Mendagri untuk mencopot Pj Bupati Aceh Selatan dan menggantikannya dengan sosok yang tepat dan amanah dalam menjalankan tugasnya, bukan sosok yang terlalu over acting dan bertindak terlalu jauh hingga urusan bisnis to bisnis seperti Pj Bupati saat ini,” pungkasnya. (Rilis)

Berita Terkait

Posko Santri Jeumala Center Berhasil Pikat Hati Rakyat Melalui Bhakti Sosial.
Bersatu Dukung Muallem-Dek Fadh. ini Seruan Abi Daud Dan Ayah Hamdani Untuk Alumni Dan Santri Pasantren Jeumala A’Mal.
Ada Yang Menarik Dalam Debat Cagub Dan Cawagub Aceh 2024. Afdhal Berikan Pilihan Politiknya.
Muallem Dek Fadh akan Buka Posko santri Jeumala Di 23 Kab/Kota Se Aceh Dan Ini Harapannya….
Jeumala Center, Posko Relawan Santri Muallem – Dek Fadh Resmi Berdiri.
Cawagub Fadhlullah Isi Kuliah Umum Kepada Ratusan Mahasiswa, Sebut Akan Memberi Beasiswa Sampai Jenjang S3
Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi Kabarnya Teracam Gagal, Jangan Coba-Coba Buat Suasana Pilkada Memburuk
Keputusan KIP Aceh Sudah Tepat, Karena Pasangan Bustami-Fadhil Rahmi Belum Memenuhi Syarat untuk Pilkada 2024

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 18:42 WIB

86 Pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Jalani Tes Urine

Kamis, 7 November 2024 - 16:51 WIB

Deteksi Dini, LPP Bandung Razia Kamar Hunian Tengah Malam

Rabu, 6 November 2024 - 20:27 WIB

Keluarga Besar Denpom 1/5 Medan Sambut Antusias Kepemimpinan Letkol CPM Hanri Wira Kusuma dan Ketua Persit KCK Dr. Fransisca Dian

Selasa, 5 November 2024 - 22:39 WIB

Ditetapkan Sebagai Pilot Project Lapas Bersih dari Narkoba, Lapas Narkotika Samarinda Gelar Razia Blok Hunian dan Tes Urine

Selasa, 5 November 2024 - 20:19 WIB

Polsek Medan Tembung Tangkap Pelaku Penganiayaan Isteri Hingga Tewas

Senin, 4 November 2024 - 14:04 WIB

Perkuat Sinergi, Kemenkumham Kalteng dan BNN Kalteng Bersatu Lawan Narkoba

Kamis, 31 Oktober 2024 - 09:38 WIB

Kuatkan Koordinasi dan Kerja Sama Tiap Bagian, Rutan Perempuan Medan Gelar Rapat Dinas

Rabu, 30 Oktober 2024 - 16:35 WIB

Nimrot Sihotang Pimpin Pelatihan Kemandirian Sablon di Lapas Pancur Batu, Bekali WBP untuk Hidup Mandiri

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Parah, Jakarta Timur Marak Toko Obat Tipe G Bayar Preman Pukul Wartawan

Kamis, 7 Nov 2024 - 19:10 WIB